SURAT KUASA KHUSUS



Pekanbaru, 15 Oktober  2016
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1 .  Sulaiman, umur 38 tahun, Alamat Kebun Siberida Divisi IV, Pekerjaan Karyawan PT. Menawan Indah Lestari, sebagai.........................Penggugat–1.

2 .  Sriyati, umur 34 tahun, Alamat Kebun Siberida Divisi IV, Pekerjaan Karyawan PT. Menawan Indah Lestari, sebagai.........................Penggugat–2.

3 .  Leni Marlina, umur 35 tahun, Alamat Kebun Siberida Divisi I, Pekerjaan Karyawan PT. Menawan Indah Lestari, sebagai........Penggugat–3.

4 .  Sugeng, umur 30 tahun, Alamat Kebun Siberida Divisi I, Pekerjaan Karyawan PT. Menawan Indah Lestari, sebagai.........................Penggugat–4.

5 .  Viktor Sirait, umur 38 tahun, Alamat Kebun Siberida Divisi PKS, Pekerjaan Karyawan PT. Menawan Indah Lestari, sebagai........Penggugat–5.

6 .  Yusnaidi, umur 34 tahun, Alamat Kebun Siberida Divisi V, Pekerjaan Karyawan PT. Menawan Indah LestariI, sebagai........................Penggugat–6.

7 .  Sutarno, umur 45 tahun, Alamat Kebun Siberida Divisi I, Pekerjaan Karyawan PT. Menawan Indah LestariI, sebagai........................Penggugat–7.

8 .  Amri Maruli Panjaitan, umur 26 tahun, Alamat Kebun Siberida Divisi I, Pekerjaan Karyawan PT. Menawan Indah Lestari, sebagai........Penggugat–8.

9 .  D Marbun, umur 29 tahun, Alamat Kebun Siberida Divisi III, Pekerjaan Karyawan PT. Menawan Indah LestariI, sebagai.......Penggugat–9.

10.Ahmad Amroni, umur 37 tahun, Alamat Kebun Siberida Divisi II, Pekerjaan Karyawan PT. Menawan Indah Lestari, sebagai......Penggugat–10.

Dengan ini mengaku dan menerangkan memberi kuasa dan sekaligus memilih domisili hukum pada kantor kuasanya dibawah ini :

1.   Sulaiman adalah Pengurus PUK  SPPP-SPSI  PT. Menawan Indah Lestari bertindak untuk diri sendiri sebagai pekerja PT. Menawan Indah Lestari dan sebagai Pengurus Serikat Pekerja  mewakili anggotanya sebanyak 9 (sembilan) orang, beralamat Kebun Siberida Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu-Riau;

2.    APRIL adalah Pengurus PC FSPPP-SPSI Kabupaten Indragiri Hulu, beralamat di RT.09 RW.04 Desa  Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu-Riau;

Kesemuanya adalah Pengurus Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan –Serikat pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Pripinsi Riau yang beralamat kantor di Jalan Paus Ujung No.15.B Pekanbaru, baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri ; ------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- KHUSUS  -----------------------------------------------

Mewakili dan mendampingi pemberi kuasa, dalam melakukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Pekanbaru yang  dilakukan oleh PT. Menawan Indah Lestari yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman No.978  Pekanbaru. --------------------------

Untuk itu penerima kuasa berhak sepenuhnya  untuk ; -------------------------------------------

  1. Mendaftarkan perselisihan, menghadap pejabat pada Disnaker Kabupaten Indragiri Hulu beserta lembaga-lembaganya, pejabat pada Disnakertransduk Propinsi Riau, Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, Instansi TNI/POLRI dan instansi sipil lainnya ; ----------
  2. Mengajukan somasi, serta melakukan perundingan disemua tingkatan penyelesaian, menandatangani risalah perundingan, perjanjian bersama, menerima dan menandatangani   kwitansi penerimaan atau pembayaran,  menerima dan mengirimkan surat, membuat Surat Gugatan,  Bantahan/ Replik, Kesimpulan ( Konklusi ) mengajukan bukti-bukti surat, saksi-saksi, membantah dan menolak bukti dan keterangan saksi pihak lawan serta hal-hal lain yang dipandang perlu ; ------------------------------------------------------------------------------------
  3. Menghadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim-hakim, pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, mengajukan dan meminta sitaan (sita jaminan / Conservatoir Beslag),  meminta penetapan-penetapan, putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, dapat mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa, melakukan peneguran-peneguran, dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa / wakil guna kepentingan tersebut diatas, juga untuk melakukan upaya hukum Verzet, Banding atau kasasi, serta upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali yang telah ditentukan  dalam ketentuan hukum yang berlaku ; ------------------------------------------------------------------------


-        Tegasnya melaksanakan segala sesuatu kepentingan pemberi kuasa sepanjang  diperbolehkan Undang-undang dan Surat kuasa ini diberi hak Substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian surat kuasa khusus ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya berdasarkan akal pikiran yang sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga untuk dapat dipergunakan seperlunya. -------------------------------------------------------


Penerima Kuasa
1 .             

(             SULAIMAN             )
2 .             

(               A P R I L              )
Pemberi Kuasa
           1 .           
       ( MATERAI 6.000)
  (     SULAIMAN     )
           2 .           
  (         Sriyati          )
           3 .           
(      Leni Marlina      )
           4 .           
(         Sugeng          )
           5 .           
   (     Viktor Sirait     )
           6 .           
(        Yusnaidi        )
           7 .           
(         Sutarno         )
           8 .           
( Amri Maruli Panjaitan )
           9 .           
(         D. Marbun       )
       10 .           
 (     Ahmad Amroni    )

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

TATA CARA DAN PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

I.PENDAHULUAN. Kebebasan   berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak Asasi setiap orang yang telah dijamin didalam Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (3),Perubahan Kedua UUD   1945 yang telah disahkan Pada Tanggal 18 Agustus 2000. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Nomor 98 tentang Hak untuk berorganisasi dan berunding bersama pada tahun 1956 melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956,namun pada kenyataannya selama masa pemerintahan Orde lama dan Orde baru berlangsung, belum ada Undang-undang yang mengatur tentang Kebebasan Berserikat dan berkumpul,dan untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis pada prakteknya masih dikekang oleh pemerintah pada masa itu dimana Pekerja masih diperlakukan sebagai kelas tahta bawah dan objek yang di eksploitasi ,namun pada   era Reformasi berlangsung terjadi perubahan besar yang merupakan tonggak sejarah bagi Pekerja Seluruh Indonesia,dengan disahkannya   Undang-undang Nomor 21 ...
Baca selengkapnya

CONTOH SURAT GUGATAN KE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

CONTOH SURAT GUGATAN II Pekanbaru, 05 Januari  2016 Kepada Yth : Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Di Pekanbaru Hal      : Gugatan Perselisihan  Pemutusan Hubungan Kerja Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1        JHON SAMAR , T.Tgl.Lahir/Umur, mEDAN , 12 Juli 1979/35 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Sabar Subur Lestari Selamanya ,  alamat Komplek Perumahan  PT. Sabar Subur Lestari Selamanya , Desa Suka Ramai Kabupaten Kampar disebut  sebagai Penggugat…………………………………………..……………….……………………………………………….….… 1. 2.       HANDARSAH , T.Tgl.Lahir/Umur, Aceh , 08 Oktober 1986/Umur 29 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Sabar Subur Lestari Selamanya ,  alamat Komplek Perumahan  PT. Sabar Subur Lestari Selamanya , Desa Suka Ramai   Kabupaten Kampar, disebut  sebagai Penggugat …………………………………………...
Baca selengkapnya
  PEMBUATAN DAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG  NOMOR 11 TAHUN 2020  TENTANG CIPTA KERJA  DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM RESPONSIF DAN TEORI HUKUM KEADILAN   S esuai dengan tujuan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengamanatkan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah “ untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan   untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, sebagimana tertuang dalam pembukaan (preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan   wujud dari niat untuk membentuk negara yang sejahtera, adil dan makmur. Dengan demikian idealitas sistem hukum nasional itu pada dasarnya adalah dalam rangka membantu terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat atau sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 ; 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Memajukan kesejahter...
Baca selengkapnya