Musyawarah Nasional (MUNAS) Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja PertanianDan Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PP FSPPP-SPSI)

MUNAS PP FSPPP-SPSI dilaksanakan Tanggal 14 – 16 November 2025 di Hotel Golden Boutique ,Jln.Angkasa No.1.Gunung Sahari Utara,Kemayoran , Jakarta.DKI .











Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

TATA CARA DAN PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

I.PENDAHULUAN. Kebebasan   berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak Asasi setiap orang yang telah dijamin didalam Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (3),Perubahan Kedua UUD   1945 yang telah disahkan Pada Tanggal 18 Agustus 2000. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Nomor 98 tentang Hak untuk berorganisasi dan berunding bersama pada tahun 1956 melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956,namun pada kenyataannya selama masa pemerintahan Orde lama dan Orde baru berlangsung, belum ada Undang-undang yang mengatur tentang Kebebasan Berserikat dan berkumpul,dan untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis pada prakteknya masih dikekang oleh pemerintah pada masa itu dimana Pekerja masih diperlakukan sebagai kelas tahta bawah dan objek yang di eksploitasi ,namun pada   era Reformasi berlangsung terjadi perubahan besar yang merupakan tonggak sejarah bagi Pekerja Seluruh Indonesia,dengan disahkannya   Undang-undang Nomor 21 ...
Baca selengkapnya
  PEMBUATAN DAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG  NOMOR 11 TAHUN 2020  TENTANG CIPTA KERJA  DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM RESPONSIF DAN TEORI HUKUM KEADILAN   S esuai dengan tujuan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengamanatkan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah “ untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan   untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, sebagimana tertuang dalam pembukaan (preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan   wujud dari niat untuk membentuk negara yang sejahtera, adil dan makmur. Dengan demikian idealitas sistem hukum nasional itu pada dasarnya adalah dalam rangka membantu terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat atau sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 ; 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Memajukan kesejahter...
Baca selengkapnya
CONTOH SURAT PERMINTAAN PERUNDINGAN BIPARTIT ( Bila yang menuntut atas nama pribadi atau bukan atas nama SP) .............., 18 Maret  201 6 Nomor             :  01/03/2016 Lampiran         :  - Kepada Yth     :  Bapak Pimpinan  PT................                            Kebun ..................                            Di-                                 Tempat Prihal     ...
Baca selengkapnya